LATAR BELAKANG

Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peluang kerja yang terbuka lebar di luar negeri menjadi salah satu faktor pendorong dan juga penarik bagi masyarakat Jawa Barat untuk bekerja di luar negeri. Sehingga pada saat ini terjadi kecenderungan peningkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat bekerja ke luar negeri.

Di sisi lain, permasalahan dalam penempatan TKI di luar negeri masih banyak terjadi mulai dari pra, masa bahkan pada purna penempatan  Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap TKI asal Jawa Barat pada setiap tahap penempatan.

Upaya mengoptimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI asal Jawa Barat dimaksud diwujudkan dengan terbentuknya Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu Provinsi Jawa Barat (BPTKIT Prov. Jabar) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 4 Pebruari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari 2011.