Komisi IX DPR: Malaysia Sulit Hargai TKI
Kategori Tenaga Kerja Indonesia - 16 September 2013 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menilai Pemerintah Malaysia sulit menghargai tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri itu sehingga kerap diusik dengan dalih razia.

Irgan di Jakarta, Sabtu (7/9/2013), menyatakan razia besar-besaran oleh polisi Malaysia terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) sejak 1 September 2013 hingga tiga bulan mendatang, menyebabkan para TKI perkebunan tak kuasa diburu sampai ke tengah hutan seperti hewan liar.

"Pengejaran yang menistakan rasa kemanusiaan dan HAM itu seringkali menjadikan TKI dalam ancaman senjata aparat atau dijebloskan ke tahanan polisi untuk waktu lama saat mereka tertangkap dengan mudah," ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Malaysia juga berstandar ganda dengan menerima bahkan memberikan izin kerja kepada TKI ilegal sekalipun saat negara itu membutuhkan banyak tenaga kerja tetapi setelah berselang waktu kemudian mereka melakukan razia dan penangkapan atas tenaga kerja tersebut untuk ditekan dengan berbagai ancaman.

"Seharusnya sejak awal Malaysia melarang kedatangan tenaga kerja asing ilegal, harus cermat meneliti pendatang dengan visa kunjungan," katanya.

Sementara itu, otoritas Malaysia menargetkan mendeportasi 500 PATI yang meliputi sebagian besar pekerja ilegal asal Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan Nepal.

Irgan yakin Pemerintah Malaysia sulit menghargai para TKI sehingga bisa sewenang-wenang melakukan penangkapan dan juga memenjarakan, termasuk tindak pengusiran pada TKI tanpa adanya keinginan memartabatkan TKI sebagai sahabat negara serumpun.

Apalagi terhadap TKI perkebunan, fenomena tersebut tak cuma sekali namun berulang-ulang tanpa henti, ujarnya.

Irgan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menyelesaikan kasus TKI tidak berdokumen ketenagakerjaan yang tersebar luas di sejumlah area perkebunan negara bagian Malaysia.

"Langkah terbaiknya adalah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI ?perkebunan sampai Malaysia benar-benar hanya menerima TKI berdokumen resmi atau dengan jalan pemutihan," katanya.

Ia juga meminta pemerintah Malaysia dapat membuat jera perusahaan perekrut TKI, di antaranya pengelola perkebunan yang acap mempekerjakan TKI secara ilegal.

Irgan menyebutkan terdapat TKI ilegal yang juga bekerja di sektor konstruksi dan penjaga kedai makanan atau minuman.

Di luar itu, masih ada penempatan TKI penata laksana rumah tangga yang meski diberlakukan moratorium namun kenyataannya masih terjadi pemberangkatan ilegal ke Malaysia oleh pihak di Tanah Air yang bekerja sama dengan agensi TKI di negara itu.

Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan Jumlah TKI di Malaysia, baik legal maupun ilegal mencapai kurang lebih 2,5 juta orang, sekitar 60-70 persen bekerja di perkebunan dengan terbesar di ladang sawit dan sisanya pada kebun karet, cokelat, serta pemeliharaan kawasan hutan. Separuh dari 60-70 persen itu tergolong TKI ilegal sektor perkebunan. (ant)

sumber : http://wartaekonomi.co.id (7 September 2013)



Komentar
Arif suryopranoto
17 Oktober 2013
Lebih baik hentikan pengiriman tki.kalau tdk saya tk henti2ny membuat ke kacauan d negri ini.pemerintahan kaya anjing.ibarat bapak(pemerintah) gk bisa
Tinggalkan Komentar
:
:
: